DailyFX.ID — Donny Oskaria, salah satu petinggi Danantara, mewacanakan rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu entitas yang masuk dalam radar gagasan tersebut adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

“Banyak perusahaan-perusahaan kita (BUMN) yang bagus, masih ada Pegadaian, ada Pupuk Indonesia, dan banyak, ada Pelindo, ada Angkasa Pura, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang itu secara market cap bagus untuk kita IPO-kan,” ujar Donny kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rencana IPO perusahaan-perusahaan BUMN ini telah masuk dalam peta jalan atau roadmap transformasi BUMN untuk lima tahun ke depan. Namun, Sekretaris Perusahaan Pelindo, Benny Ariyadi, menegaskan bahwa hingga saat ini perseroan belum mengambil keputusan terkait rencana maupun pelaksanaan IPO. Pelindo senantiasa mengikuti arahan dan kebijakan Danantara Indonesia serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam setiap langkah strategis perusahaan.

“Hingga saat ini, belum ada keputusan terkait rencana dimaksud,” tegas Benny.

Meskipun masih sebatas wacana, rencana IPO Pelindo menarik untuk dicermati agar perencanaannya matang dan mencapai hasil yang diinginkan. Hingga kini, belum ada pelaku usaha di sektor pelabuhan nasional yang go public. Jika pemerintah kelak menawarkan saham Pelindo ke publik, perusahaan ini akan menjadi yang pertama masuk bursa. Bahkan, operator pelabuhan sekelas PSA pun bukanlah listed company.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai minat pasar. Penawaran saham Pelindo bisa jadi diminati, namun tidak menutup kemungkinan juga sepi peminat karena masyarakat masih awam dengan bisnis sektor pelabuhan, berbeda dengan sektor usaha lain seperti perbankan atau telekomunikasi yang sifatnya lebih dipahami oleh pasar.

Catatan pertama, rencana yang diutarakan Donny Oskaria lebih tepat diistilahkan dengan divestasi saham yang dimiliki Danantara di Pelindo, yang porsinya mencapai seratus persen. Langkah divestasi ini dapat dilakukan melalui penawaran ke publik di pasar saham atau langsung kepada mitra strategis tanpa melalui bursa.

Mengingat pemahaman pasar atas sektor pelabuhan yang relatif terbatas, besar kemungkinan penawaran melalui bursa tidak akan memberikan hasil maksimal. Oleh karena itu, tawaran langsung kepada mitra strategis mungkin akan jauh lebih efektif.

Pertanyaannya, siapakah mitra strategis yang cocok untuk memegang saham Pelindo yang akan didivestasi? Kandidat utama adalah pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama ini, Pelindo dan Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama erat dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, yang mencakup berbagai isu mulai dari kemacetan, masalah sosial, hingga pertanahan.

Hubungan antara Pelindo dan Pemprov DKI Jakarta dapat diibaratkan seperti “Tom dan Jerry”, namun di balik itu terdapat hubungan batin yang kuat. Keberadaan pelabuhan di berbagai belahan dunia, seperti Hamburg di Jerman atau Los Angeles di AS, selalu identik dengan kota tempatnya berada. Konsep modern menunjukkan keterkaitan antara pemerintah daerah (municipality) sebagai regulator dan entitas bisnis sebagai operator dalam sebuah lembaga Port Authority (PA) demi keberlanjutan ekonomi kota.

Di Indonesia, konsep ini berbeda. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) merupakan organ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sementara operatornya adalah Pelindo di bawah naungan Danantara. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda, yakni aspek teknis kepelabuhan dan aspek bisnis. Tidak ada peran signifikan bagi pemerintah daerah dalam skema ini.

Suasana asimetris inilah yang berpotensi disejajarkan jika rencana IPO atau divestasi Pelindo dijalankan. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang besar, Pemprov DKI Jakarta dinilai mampu mengakuisisi saham negara yang akan dilepas.

Catatan kedua, karena seratus persen saham Pelindo dikuasai oleh Danantara, maka dana yang masuk dari penawaran saham perdana akan sepenuhnya masuk ke kas negara, bukan ke kantong Pelindo. Publik perlu memahami hal ini agar tidak salah paham dan meyakini bahwa kapasitas finansial Pelindo akan membesar.

Dugaan penulis, rencana IPO beberapa perusahaan pelat merah ini lebih sebagai upaya mencari dana untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit, bukan untuk memperkuat BUMN yang akan di-IPO.

Pengembangan bisnis Pelindo biasanya dilakukan dengan menggandeng mitra strategis, seperti keterlibatan Mitsui dan PSA dalam pengembangan NPCT1, atau Hutchison dalam JICT. Alternatif lain adalah mencari dana dari pasar keuangan domestik dan internasional, seperti ketika Pelindo II menerbitkan global bond senilai lebih dari Rp 20 triliun untuk pengembangan fasilitas fisik pelabuhan.

Strategi-strategi pengembangan bisnis ini umumnya telah diterapkan oleh BUMN lain tanpa harus menawarkan sahamnya kepada publik.

Lantas, apakah IPO perlu dilakukan? Meskipun eksekusinya masih dalam beberapa waktu ke depan, rencana ini tampaknya akan tetap berjalan karena negara membutuhkan dana. Cara mendapatkan dana tanpa biaya yang mahal adalah melalui pasar modal.

Yang sedikit menimbulkan kekhawatiran adalah potensi masuknya investor asing sebagai pemegang saham, yang sampai derajat tertentu dapat mempengaruhi langkah Pelindo dalam melebarkan sayap bisnisnya. Pelabuhan merupakan aset strategis sebuah negara, sehingga tidak banyak negara yang menjual saham pelabuhannya kepada pihak ketiga.

*) Direktur The National Maritime Institute (Namarin)